WEST PAPUA

PRESIDEN BICARA UANG, RAKYAT PAPUA BICARA MARTBAT MANUSIA

Presiden RI, SBY (www.detiknews.com, tgl,27/07/10) mengatakan: “… agar Pemprov Papua diaudit lantaran masih lambannya pembangunan. Sementara anggaran untuk provinsi paling timur Indonesia tersebut paling banyak. Di satu sisi apa yang dikatakan SBY ada benarnya, tetapi disisi yang lain ada kelemahannya. Kelemahan itu adalah SBY dan Kabinetnya memberikan uang OTONOMI KHUSUS tidak diikuti dengan regulasi (Peraturan Pemerintah yang merujuk untuk membuat perdasi dan perdasus dan perda-perda lainnya) agar dana OTONOMI KHUSUS itu dimanfaatkan dengan baik, sesuai harapan SBY dan kabinetnya serta banyak orang di dunia ini yang ingin Papua maju.
 
Bukan soal banyaknya uang sebenarnya, uang sedikit pun bisa diatur asalkan ada regulasinya dan good will dari pemerintah Pusat dan daerah. Jadi Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tidak perlu diaudit atau disalahkan. Yang bermartabat sesungguhnya pemerintah mengevaluasi apa yang mereka lakukan selama ini. Seperti yang dikatakan Neles Tebay bahwa pemerintah merasa tidak pernah membuat kesalahan terhadap rakyat Papua. Benny Giay mengatakan pemilik kebenaran itu seakan-akan hanya milik Jakarta. Jakarta memiliki kebenaran absolute. Sedikitpun  tidak ada pemilik kebenaran di dalam orang Papua. Kebenaran orang Papua itu ditekan habis-habisan.
 
Kedua pendapat di atas benar dari perspektif orang Papua dan kondisi riil yang terjadi di Papua. Sementara perspektif Pemerintahan SBY melihat bahwa uang akan menjawab semua persoalan Papua. Pandangan pemerintah itu terlihat dari rencana Pemerintah mengaudit uang otonomi khusus. Disisi yang lain juga juga komentar SBY sebenarnya melindungi cabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pada hal pandangan yang lain mengatakan bahwa kesalahan terbesar itu ada di dalam pemerintahannya. Terutama kementrian dalam Negeri, Mengkopolhukam, Kementrian Hukum dan Ham. Menurut saya tiga lembaga ini paling bertanggungjawab terhadap kegagalan OTONOMI KHUSUS di Papua. Niatan atau good will pemerintah pusat dinilai tidak ada, itu letaknya ada pada tiga lembaga ini. Mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Atau juga kesalahan sebenarnya ada pada SBY sendiri yang tidak memberikan instruksi untuk pembuatan Peraturan Pemerintah? Pemerintah baru membuat PP N0.54 Tahun 2004 tentang MRP dari 9 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat dalam kurun waktu 9 tahun ini.
 
SBY juga mengatakan Pemerintah sekarang telah mengubah kebijakan terhadap Papua dari security approach menjadi prosperity approach. Pandangan ini mengindikasikan bahwa  Papua di dalam Indonesia bukan menjadi subjek pembangunan atau bagian dari rakyat Indonesia yang dibangun dengan pikiran dan perasaan Jakarta terhadap keIndonesiaan. Tetapi Papua menjadi opjek pembangunan di dalam Indonesia. Karena itu untuk membangun Papua harus melalui policy security approach atau prosperity approach tergantung siapa yang menjadi Presiden RI. Kalau SBY mengatakan kebijakan sekarang terhadap Papua adalah prosperity approach maka Presiden berikutnya security approach atau policy apa lagi kita tunggu saja tanggal mainnya yang akan diterapkan di Papua.
 
Uang OTONOMI KHUSUS adalah pengalihan isu. Kelemahan pemerintah yang tidak mau membuat PP sebagai peraturan pelaksanaan dari UU OTONOMI KHUSUS No.21 Tahun 2001. Pemerintah Provinsi Papua/DPRP mau membuat Perdasi,perdasus dengan dasar apa, wong PP-nya ngga ada. Pemerintah Provinsi menurut Benny Giay adalah Tim Sukses NKRI di Papua. Karena itu janganlah mereka ini diaudit, ngapain mereka diaudit, kemungkinan uang ini sebagian besar digunakan untuk lobi-lobi tingkat dunia supaya Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia atau jangan-jangan uang OTONOMI KHUSUS juga digunakan untuk kepentingan keamanan sehingga uang juga jatuh ke rana keamanan. Tanya saja ke gubernur dan bupati/walikota mereka yang tahu uang itu dong bikin apa, tapi jangan tangkap dorang masukan ke bui atau ketempat lain, tempatkanlah mereka ditempat yang terhormat.
 
Uang OTONOMI KHUSUS juga pengalihan isu. Dari kelemahan pemerintah memaksakan pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota yang bertumbuh bagaikan jamur diluar ketentuan UU OTONOMI KHUSUS.
 
Uang OTONOMI KHUSUS juga pengalihan isu. Dari semua pelanggaran HAM di era OTONOMI KHUSUS, yang menurut laporan KOMNAS HAM PAPUA. Pelanggaran HAM lebih berat di dalam OTONOMI KHUSUS daripada sebelum OTONOMI KHUSUS.
 
Uang OTONOMI KHUSUS adalah pengalihan issue. Dari operasi militer di Papua. Operasi militer di Timika, operasi Militer di Puncak Jaya, dan daerah-daerah lain dalam bentuk penyamaran (intelijen) di mana-mana. Seperti dalam evaluasi JDP dalam blogspot Muridan WS mengatakan dalam melaksanakan kegiatan JDP intelijen terus memantau kegitan JDP. Artinya banyak kegiatan masyarakat tidak bebas dalam melakukan aktifitas public maupun privit.
 
Jadi pengalihan Isue dana OTONOMI KHUSUS mau diaudit atau, gubernur mau ditangkap, bupati-bupati mau ditangkap, sebaiknya jangan nanti tim sukses NKRI di Papua bisa berkurang dan itu bisa mempercepat disintgrasi bangsa, bukan menjadi integrasi bangsa.
 
Indonesia sebenarnya harus malu mengatakan integrasi Papua ke dalam Indonesia. Karena kerja-kerjanya baik sipil maupun militernya mendapat kesan bahwa kerja mereka bukan untuk integrasi tetapi kerja mereka adalah sukseskan disintegrasi.
 
Jadi kesimpulannya: rakyat Papua sebenarnya bukan minta uang karena uang tidak pernah menyelesaikan substansi masalah tetapi uang kecil ataupun besar, uang selalu menjadi masalah. Hanya dengan 30 keping perang saja (Ninowe Yesus) di jual. Jadi yang benar itu rakyat Papua meminta supaya harkat dan martabat sebagai manusia, sebagai masyarakat suku bangsa yang ditempatkan Allah di wilayah Pasifik, Rumpun Melanesia ini harus dihargai, dihormati oleh siapapun, kapanpun, dimanapun termasuk Pemerintah Indonesia dari Pusat dan Daerah.
 
Karena itu MARI KATONG duduk di KUNUME, HUBULA, PARA-PARA PINANG, MEJA BUNDAR, MEJA LINGKAR. BARU KITONG DUDUK BICARA.
 
DIBAGIAN YANG SATU DUDUKLAH WAKIL INDONESIA DAN DIBAGIAN YANG LAIN DUDUKLAH PERWAKILAN BANGSA PAPUA. ITU TOO YANG KITONG BILANG DIALOG ITU SUDAH  TARADA YANG LAIN.
 
Wa Wa Wa Wa Wa, JETMUMU, AMOLE, KOYAU, NAKYAKLAH, VOI,………………..!!!!!
Sementara begitu dululah.